Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sejak dilimpahkan pada Desember 2022 lalu, sidang kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas atau yang dikenal dengan kasus SPPD fiktif DPRK...
Lhokseumawe (ANTARA) - Tim Penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara menyelidiki dugaan korupsi dana desa dengan indikasi...
"Tim Ahli dari Fakultas Teknik UTU Meulaboh menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 449 juta dalam proyek irigasi tersebut," kata Kajari Abdya.
Laporan Rahmat Saputra...
SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Kajari Simeulue M Anshar Wahyuddin SH MH, mengatakan bahwa terkait kasus kelebihan bayar perjalanan dinas oknum anggota DPRK Simeulue dan mantan...
"Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue, saat ini tengah mempersiapkan berkas atau data-data dalam mengungkap dugaan kasus kelebihan bayar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di kalangan...
"Kajari Simeulue Muhammad Ansar Wahyuddin, yang dikonfirmasi Serambinews.com, Selasa (13/10/2020) melalui Kasie Intel Kejari Simeulue Muhasnan Mardis SH, mengatakan, bahwa akibat kelebihan bayar biaya...
REPUBLIKA.CO.ID,MEULABOH -- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sejak Kamis (8/10) mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem...
"Penanganan kasus ini masih terkendala pada audit kerugian negara di BPKBanda Aceh” (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyatakan masih menunggu hasil audit terhadap...
Blangpidie - Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memastikan bahwa 24 anggota DPRK setempat periode 2014-2019 sudah mengembalikan dana perjalanan dinas atau SPPD meraka tahun anggaran...
Aceh Singkil – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh, diminta mengaudit dengan serius pengelolaan keuangan Dana Desa dan instansi Satuan Kerja Perangkat...