PERWAKILAN PROVINSI ACEH

PENGATURAN BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD

PENGATURAN BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN-APBD

UPAYA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DIDALAM PENANGANAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Selengkapnya: UPAYA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DIDALAM MELAKUKAN PENGENTASAN KEMISKINAN Menurut KBBI, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan,yang...

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

MEKANISME PENYALURAN DANA PERIMBANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah...

PERANAN LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PELESTARIAN KEHIDUPAN ADAT DAN BUDAYA ACEH

Selengkapnya: Lembaga Wali Nanggroe_final Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai keberagaman dalam berbagai bidang budaya, dan adat istiadat yang...

Ketua BPK: Peroleh Opini WTP, Bukan Berarti Bebas Korupsi

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, pengelolaan keuangan Negara daerah yang laporannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), belum tentu bebas dari praktik korupsi....

PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI DANA APBD DI...

Selengkaonya : Tulisan Hukum Tentang Penanganan Pandemi Covid - 19 (Upload) Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam...

Kewenangan Pemerintah dan Potensi Penerimaan Pajak Pada Sektor Pertambangan

th_kewenangan-pemerintah-dan-potensi-penerimaan-pajak-pada-sektor-pertambangan

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAPAIAN TARGET PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN ...

Selengkaonya: KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAPAIAN TARGET PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DANLingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak...

PERAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)...
Free WordPress Themes, Free Android Games