Naskah Perjanjian Hibah Daerah Sebagai Dasar Pemberian Hibah Oleh Pemerintah Daerah
TULISAN UMAM-ED2-NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PENGATURAN BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD
PENGATURAN BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN-APBD
TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH
PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH
MEKANISME PENYALURAN DANA PERIMBANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah...
PERAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)...
PENDANAAN BAGI KEPERLUAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TULISAN HUKUM-PENDANAAN PENGADAAN TANAH FIN
Kewenangan Pemerintah dan Potensi Penerimaan Pajak Pada Sektor Pertambangan
th_kewenangan-pemerintah-dan-potensi-penerimaan-pajak-pada-sektor-pertambangan
Ketua BPK: Peroleh Opini WTP, Bukan Berarti Bebas Korupsi
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, pengelolaan keuangan Negara daerah yang laporannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), belum tentu bebas dari praktik korupsi....