Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Banda Aceh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai Pemeriksaan Terinci Kepatuhan Atas Pengelolaan Pembiayaan Tahun Buku (TB) 2022 dan Semester I TB 2023 pada PT...
Banda Aceh – BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan penutupan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah se-Provinsi Aceh...
Banda Aceh, 19 Juni 2023, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun...
Banda Aceh, 1 Juni 2023 BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan upacara hari lahir Pancasila pada pukul 08.00 WIB yang bertempat di halaman Gedung Kantor...
Banda Aceh, 22 Mei 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan upacara hari kebangkitan nasional (Harkitnas) Ke-115, acara ini diadakan di lapangan kantor...
Banda Aceh, Sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai...
BANDA ACEH, 17 April 2023, Sesuai Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban Kepala...
Banda Aceh, Jum’at (14/04), Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU...
Banda Aceh, Kamis (09/03), Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 Kabupaten...
Banda Aceh, Sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga bulan setelah tahun...