PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTERS PAYS PRINCIPLE)
Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan satu kesatuan sistem norma tertinggi berisi norma hukum dan etika tentang...
PERANAN LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PELESTARIAN KEHIDUPAN ADAT DAN BUDAYA ACEH
Selengkapnya: Lembaga Wali Nanggroe_final
Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai keberagaman dalam berbagai bidang budaya, dan adat istiadat yang...
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAPAIAN TARGET PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN ...
Selengkaonya: KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAPAIAN TARGET PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DANLingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak...
UPAYA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DIDALAM PENANGANAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Selengkapnya: UPAYA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DIDALAM MELAKUKAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Menurut KBBI, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan,yang...
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI DANA APBD DI...
Selengkaonya : Tulisan Hukum Tentang Penanganan Pandemi Covid - 19 (Upload)
Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam...
MEKANISME PENYALURAN DANA PERIMBANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah...
PERAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)...
PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH
PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH
TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
PENGATURAN BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD
PENGATURAN BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN-APBD
