Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Pemerintah Kabupaten Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Bener Meriah dan Aceh Tenggara; enam kabupaten ini serentak menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)...
Kedatangan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK, Dr. Bambang Pamungkas, MBA, CA., Ak di Kota Serambi Mekkah pada Kamis (23/05) disambut dengan...
Kamis (23/05), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada...
Pemerintah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Nagan Raya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan...
Jumat (17/05) BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Kabupaten...
Kamis (09/05), Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh terhadap Laporan Keuangan...
Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjadi entitas tercepat kedua dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun...
Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...
Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyerahkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca,...
Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyerahkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca,...