Ketua BPK: Peroleh Opini WTP, Bukan Berarti Bebas Korupsi
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, pengelolaan keuangan Negara daerah yang laporannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), belum tentu bebas dari praktik korupsi....
Naskah Perjanjian Hibah Daerah Sebagai Dasar Pemberian Hibah Oleh Pemerintah Daerah
TULISAN UMAM-ED2-NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PERANAN LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PELESTARIAN KEHIDUPAN ADAT DAN BUDAYA ACEH
Selengkapnya: Lembaga Wali Nanggroe_final
Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai keberagaman dalam berbagai bidang budaya, dan adat istiadat yang...
PENDANAAN BAGI KEPERLUAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TULISAN HUKUM-PENDANAAN PENGADAAN TANAH FIN
UPAYA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DIDALAM PENANGANAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Selengkapnya: UPAYA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DIDALAM MELAKUKAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Menurut KBBI, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan,yang...
Kewenangan Pemerintah dan Potensi Penerimaan Pajak Pada Sektor Pertambangan
th_kewenangan-pemerintah-dan-potensi-penerimaan-pajak-pada-sektor-pertambangan
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAPAIAN TARGET PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN ...
Selengkaonya: KEBIJAKAN, STRATEGI DAN CAPAIAN TARGET PROVINSI ACEH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DANLingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak...
PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH
PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH
PEMBAHASAN DRAFT MOU ANTARA BPK RI DENGAN DPRA DAN DPRK PROVINSI ACEH
Pembahasan draft MoU penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara BPK RI dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) yang...
PERAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)...
