Abstrak Qanun Nomor 15 Tahun 2012 Kabupaten Aceh Besar
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tahun Kabupaten Aceh Besar
QANUN NO 7 TAHUN 2012
ABSTRAK QANUN PIDIE NO. 20 TAHUN 2011
20_PENGGANTIAN_BIAYA_CETAK_KTP_DAN_AKTA_CATATAN_SIPIL
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2010
Qanun Aceh Besar No. 14 Tahun 2010
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2010
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 tahun 2010
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2015
qanun-kabupaten-pidie-jaya-nomor-7-tahun-2015
Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017
Qanun No. 2 ttg Keuangan DPRK Bireuen
Qanun Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018
Qanun Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018
Plh. Kepala Perwakilan Menghadiri Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
Banda Aceh – Dalam rangka Pencanangan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2020,...
BPK RI MELAKUKAN KONSINYERING DAN REVIEW UNTUK MENENTUKAN OPINI HASIL LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Opini adalah pernyataan atau pendapat profesional auditor/pemeriksa yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria...
