Banda Aceh, Jumat (8 September 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016. Pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2016 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pemerintah Aceh Tenggara atas pelaksanaan APBD tahun 2016.
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh fraud tersebut terhadap penyajian laporan keuangan.
Pada TA 2016, masih terdapat beberapa kelemahan yang diungkapkan dalam LHP, baik yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya:
- Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPK belum tertib, dimana BPK menemukan 81 dari 82 Bendahara Pengeluaran pada SKPK tidak membuat buku panjar sebagai kendali atas penyerahan dana dari Bendahara Pengeluaran kepada masing-masing pelaksana kegiatan APBK dan tidak menyampaikan SPJ Administratif kepada pengguna anggaran maupun SPJ Fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Pengelolaan dana zakat yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran tidak memadai, yaitu terdapat 30 SKPK yang menunda penyetoran dana zakat tahun 2016 ke Kas Daerah antara satu sampai delapan bulan, serta Bendahara Pengeluaran pada Sekrertariat Daerah dan BKPP menggunakan dana zakat tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai ketentuan.
- Kekurangan Penerimaan Zakat, Infak dari kekurangan penerimaan Zakat, Infak dari Tunjangan/Honorarium PNS/Karyawan/Pejabat dan dari Pembayaran Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pihak Ketiga.
- Penyaluran Bantuan Modal Usaha Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah tidak sesuai ketentuan.
- Penyaluran hibah Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka opini atas LKPD Kabupaten Aceh Tenggara untuk TA 2016 adalah
Wajar Dengan Pengecualian.
Opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK berbeda dari tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penurunan opini ini disebabkan terdapat permasalahan dalam pengelolaan zakat oleh Bendahara Pengeluaran dan Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga yang berindikasi fraud. Selain itu, BPK juga tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menentukan nilai wajar atas saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Aset lain-lain, dan Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh menyampaikan agar penurunan opini ini hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah dan diperlukan komitmen serta kesungguhan pemda untuk menjalankan tata kelola kekurangan yang baik, sehingga tahun depan akan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan Pemda dapat menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan). [.]
