BANDA ACEH – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh berkolaborasi dengan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan forum diskusi strategis bertajuk “BPK Mendengar: Haba Meusyuhu”. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026 ini mengangkat tema krusial, yaitu “Penguatan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Wilayah Terdampak Bencana Hidrometeorologi”.
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang berdampak langsung pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek belanja darurat dan pengelolaan aset yang rusak. Kondisi pasca bencana seringkali memunculkan risiko salah saji material dan potensi fraud akibat lemahnya dokumentasi transaksi. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berupaya menyamakan persepsi dan merumuskan langkah teknis untuk memperoleh bukti audit yang memadai di tengah situasi darurat.
Acara yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor BPK RI Wilayah Aceh ini menghadirkan pakar audit sektor publik dari akademisi USK sebagai narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Nadirsyah, SE, M.Si. Ak, CA, ASEAN CPA dan Drs. M. Rizal Yahya, M.Ec. Ak, CPA. Diskusi terfokus pada pengembangan metode audit terbaru, termasuk pemanfaatan teknologi seperti GIS dan data analytics untuk memverifikasi belanja rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur. Sesi tanya jawab dipandu langsung oleh Ketua Program Studi Magister Akuntansi FEB USK, Dr. Fazli Syam BZ, SE, M.Si. Ak, CA.
Melalui sinergi antara auditor eksternal (BPK), auditor internal (APIP), dan akademisi, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan (policy brief) yang memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah daerah. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran bencana dapat terus terjaga, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara di Provinsi Aceh.
